tugas 13

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

 

SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
 
Ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:
 
  • Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998).
  •  Tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.
Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang tinggi pula. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2000-2010 sebesar 1,48 persen pertahun. Artinya bahwa setiap tahunnya antara tahun 2000 sampai 2010 jumlah penduduk Indoneisa bertambah sebesar 1,48 persennya.
Dengan jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa tersebut, membuat Indonesia tetap sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Pada tingkat penyebaran penduduk di Indonesia pun belum seimbang di setiap wilayah. Masih belum jelas masalah pemerataan, penduduk yang berada di desa pun sebagian memilih urbanisasi. Tidak heran lagi karena jumlah penduduk tidak sama dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada, sehingga terjadinya pengangguran. Inilah alasan yang real mengapa urbanisasi masih terjadi secara berlebihan.
Perpindahan dari desa ke kota (urabanisasi) masih menggiurkan karena sebagian dari mereka beranggapan kehidupan di kota itu lebih layak daripada di desa. Pada kenyataanya tidak demikian, mungkin sebagian itu benar.  Ini pula yang memicu tingkat kemiskinan di Indonesia makin meningkat di setiap tahun. Faktor ini pula lah yang menyebabkan tingkat kriminalitas terjadi. Hanya demi sesuap nasi dan kesenangan semata mereka berani berbuat perbuatan tercela tersebut.
 
Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. 
 
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia:

·  Rendahnya kualitas tenaga kerja
Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.
 ·   Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.
·   Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.
·   Pengangguran
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.
Sistem pendidikan
Indonesia menempati peringkat terendah di dunia, berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Sedangkan Inggris menempati posisi keenam. Karena sistem pendidikan di Indonesia belum spesifik. Melihat dari sistem pendidikan yang berhasil, studi itu menyimpulkan bahwa mengeluarkan biaya adalah hal penting namun tidak sepenting memiliki budaya yang mendukung pendidikan.
Biaya adalah ukuran yang mudah tetapi yang lebih kompleks dampak yang lebih kompleks adalah perilaku masyarakat terhadap pendidikan, hal itu dapat membuat perbedaan besar.
 
Kesimpulan : Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang tinggi pula. Penyebaran lowongan pekerjaan yang belum merata menyebabkan pengangguran dimana-mana. Pengangguran disebabkan karena skill yang dimiliki tidak sesuai dengan permintaan suatu lowongan kerja. Alangkah baiknya, kita mulai mengasah kemampuan diri agar tidak ada peningkatan pengangguran kelak nanti J
 
 Sumber :

tugas 12

STRUKTUR PRODUKSI

 

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
 
Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
·       Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
·       Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
·       Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
 
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.
 
Pendapatan nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.
 
Konsep Perhitungan
Berikut adalah beberapa konsep perhitungan pendapatan nasional :
1) Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Produk (PDB/GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) yaitu jumlah suatu produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.
2) Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB yaitu meliputi nilai-nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk selama satu tahun, termasuk hasil-hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
PNB = PDB + Pendapatan faktor produksi luar negeri – Pembayaran Faktor produksi luar negeri
3) Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
NNP = GNP – Depresiasi
4) Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakt sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak langsung( subsidi ).
NNI = NNP – Pajak Langsung

5) Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income) yaitu pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahn ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi Pembayaran asuransi ditambah dengan pendapatan bunga personal dari pemerintah dan konsumen ditambah dari penerimaan bukan balas jasa.
PI = NNI – Laba ditahan – Pembayaran asuransi + Pendapatan bunga personal + Penerimaan Bukan balas jasa.

6) Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Disposable Income adalah pendapatan yang siap untuk membeli barang dan jasa. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak pendapatan personal (Pajak Langsung). Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. DI = PI – Pajak pendapatan prsonal.

 
Siklus Aliran Pendapatan (Circular Flow)
Siklus aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antarpara pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya maksimalkan nilai guna (utility) masing-masingh para pelaku ekonomi.
 
Model Circular Flow  membagi perekonomian menjadi 4 sektor :
1.     Sektor rumah tangga (households sector), yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik.
2.     Sektor perusahaan (Firms sector), yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa.
3.     Sektor pemerintah (Government sector), yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegitan masyarakat dan perusahaan.
4.     Sektor luar negeri (foreign sector), yaitu sektor perekonomian dunia, dimana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor.
 
 
Sumber : Pengantar ekonomi edisi ketiga (Prathama Rhardja, Mandala Manurung)

               http://tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html

tugas 11

STRUKTUR PRODUKSI

 
Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan
 
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
 
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
 
Adapun secara umum penyebab kemiskinan diantaranya:
 
1.     Kemalasan.
2.     Kebodohan dan pemborosan.
3.     Bencana alam.
4.     Kejahatan, misalnya dirampok
5.     Genetik dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, kondisi orang tua yang miskin
 
Definisi kemiskinan menurut beberapa ahli
Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan,
pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.
Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin
SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :
1. kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal
2. gangguan dan tingginya risiko kesehatan,
3. risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
4. kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
5. kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial
 
 

tugas 10

PERTUMBUHAN EKONOMI

 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.
Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:
 
  • Faktor Sumber Daya Manusia
Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
  • Faktor Sumber Daya Alam
Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
  • Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
 
  • Faktor Budaya
Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
 
  • Sumber Daya Modal
Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
 

tugas 9

Pengeluaran Publik

Kajian Pengeluaran Publik
Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui “perubahan besar” desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami ‘ruang fiskal’ yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 – Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen  dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001- sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 , menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
 

Harga bawang merah di Cirebon kembali naik

Cirebon (ANTARA News) – Harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu kembali naik hingga Rp 45.000 per kilogram, padahal sempat turun di kisaran Rp33.000 per kilogram.

Rokiman, pedagang bumbu di pasar Jagasatru, mengatakan bahwa harga bawang merah kembali meroket kini dijual eceran tembus Rp 45 ribu per kilogram, akibat kekurangan pasokan dari petani setempat.

Harga bawang merah sebelumnya sempat mencapai Rp 60.000 per kilogram, kata dia, dan saat pasokan lancar sempat turun menjadi Rp 33.000 per kilogram. Namun, bawang kini harganya kembali melambung karena jumlah permintaan tidak sebanding dengan pasokan.

Haryati, pedagang lain, mengemukakan bahwa harga bawang merah di Cirebon masih belum stabil, kini dijual eceran Rp 45.000,  sedangkan harga grosir Rp40.000 per kilogram, dan kiriman dari petani belum bisa ditentukan.

Melambungnya harga bawang merah di Cirebon, kata dia, akibat gagal panen yang dialami sejumlah petani di saat kebutuhan pasar cukup tinggi.

Manajer Koperasi Nusantara Jaya yang menjadi salah satu pengelelola petani bawang merah di Cirebon, Mudatsir, mengatakan bahwa persediaan bawang merah dari petani berkurang karena hasil panen musim hujan menurun.

Harga bawang merah tingkat petani kini mencapai Rp32.000 per kilogram, katanya.

Namun, ia mengemukakan, untuk eceran bisa mencapai Rp45.000 per kilogram. Petani bawang diperkirakan mampu menambah produksi saat panen pada April 2013.

Bagi petani bawang merah di Cirebon, menurut dia, mahalnya harga bawang merah juga akan menyulitkan mereka membeli bibit yang kini sudah mencapai Rp 25.000 per kilogram.

Harga stabil, dinilainya, pada kisaran Rp10.000 di tingkat petani, karena petani lebih nyaman dibandingkan harga mahal juga menyulitkan konsumen dan melimpah bawang merah impor. Hal ini bisa mengakibatkan harga saat panen raya bawang menjadi jatuh di bawah biaya modal mereka.
(T.KR-EJS/Y006)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2013

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012, 6,3 persen”

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun mencapai 6,3 persen didukung peningkatan ekonomi domestik yang tetap tinggi.

“Ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2012 dan 2013 masing-masing diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,1 – 6,5 persen dengan kecenderungan di tengah 6,3 persen. Sementara 2013 antara 6,3 – 6,7 persen,” kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, di Jakarta, Kamis.

Dewan Gubernur menilai perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik walaupun tidak setinggi prakiraan semula. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 diprakirakan sebesar 6,3 persen, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya akibat penurunan kinerja sektor eksternal.

Meskipun konsumsi dan investasi yang berorientasi permintaan domestik tetap tumbuh tinggi, penurunan ekspor telah berdampak pada penurunan produksi dan investasi yang berorientasi ekspor.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi masih akan ditopang oleh permintaan domestik yang cukup kuat dan potensi membaiknya ekspor meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian perekonomian global.

Hal tersebut juga didukung oleh masih cukup kuatnya sumber pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Jawa.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta dampaknya pada perekonomian domestik. Fokus kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan eksternal dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika perekonomian tersebut. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam mengelola permintaan domestik dan perbaikan neraca pembayaran agar tetap sejalan dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
(ANTARA)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN
 
 
Ada 4 faktor yang memperngaruhi strategi pembangunan :
 
1.      Sumber daya alam.
2.      Jumlah dan kualitas penduduk.
3.      Modal.
4.      Sikap dan mental masyarakat.
 
 
 
 
SEJARAH STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
 
 
1.      Sebelum Orde Baru
Strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2.      Awal Orde Baru
Lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, yaitu usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi.
 
Srategi-strategi tersebut kemudian dipertegaskan dengan ditetaokan saran-saran dan titik berat setiap replika, yaitu :
 
·         Repelita 1 : meletakan titik berat pada sektor pertanian dan idustri yang mendukung sektor pertanian meletakan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
·         Repelita 2 : meletakan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industry yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
·         Repelita 3 : meletakan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
·         Repelita 4 : meletakan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usia-usia swasembada pangan dengan meningkatkan industry yang dapat menghasilkan mesin-mesin industry itu sendiri.
 
 
 
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
 
Manfaat  Perencanaan Pembangunan :
 
1.      Standar pelaksanaan dan pengawasan.
2.      Pemilihan sebagai alternative terbaik.
3.      Penyusutan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan.
4.      Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi.
5.      Membantu manajer  menyesuaikan diri dengan pertumbuhan lingkungan.
6.      Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait.
7.      Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.
 
Periode Perencanaan Pembangunan :
 
1.      Periode 1966 sampai dengan periode stabilisasi dan rehabilitasi.
2.      Periode repelita 1 : 1969-1973
3.      Periode repelita  2 : 1974-1978
4.      Periode repelita 3 : 1979-1983
5.      Periode repelita 4 : 1984-1988

6.      Periode repelita 5 : 1989-1993

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

 

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA
 
 
o   Mata pencaharian Indonesia
Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana biasanya sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sementara, mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam seperti jasa, transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa pola kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan.
1. Pertanian
Pertanian merupakan usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan. Masyarakat agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Berdasarkan bentuknya, pertanian dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Persawahan

Persawahan merupakan pertanian tetap (tidak berpindah) yang menggunakan lahan basah yang diairi secara teratur. Tanaman yang biasanya ditanam pada persawahan adalah padi. Berdasarkan cara pengairannya, persawahan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1) Persawahan irigasi, yakni persawahan yang menggu-nakan sistem pengairan tetap dan teratur dengan membangun saluran pengairan yang mengambil sumber air dari sungai atau danau atau dikenal dengan istilah irigasi.

2) Persawahan lebak yaitu persawahan yang berada di kanan kiri sungai-sungai yang besar. Sistem pengairannya mengandalkan air sungai yang ada.

3) Persawahan tadah hujan, yakni persawahan yang sistem pengairannya mengandalkan air hujan atau tergantung pada curah hujan. Pada musim kemarau, biasanya lahan ditanami tanaman-tanaman palawija.

4) Persawahan pasang-surut, yakni persawahan yang sistem pengairannya memanfaatkan air muara atau rawa yang pasang. Oleh karena itu, persawahan ini biasanya ditemukan di kawasan pantai atau sungai besar yang landai dan memiliki lahan pasang surut.

b. Tegalan

Selain persawahan, usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan dapat juga dilakukan dengan menggunakan lahan kering yang disebut dengan tegalan. Tegalan berlokasi pada lahan yang tetap, tidak berpindah-pindah. Tanaman-tanaman yang ditanam pada tegalan biasanya lebih beragam dibandingkan ladang.

c. Perladangan

Selain dilakukan secara menetap, pertanian juga bisa dilakukan secara berpindah-pindah yang disebut dengan perladangan. Perladangan merupakan usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan dengan cara berpindah-pindah (nomaden) untuk mencari lahan-lahan kosong yang bertanah subur. Lahan yang digunakan dalam perladangan biasanya merupakan lahan kering. Selain berpindah-pindah, pertanian ladang juga belum mengenal sistem irigasi, pengolahan tanah, dan pemupukan. Perladangan biasanya dilakukan penduduk dengan cara membabat pepohonan pada lahan yang ada di hutan dan kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman tertentu. Tanaman yang biasa ditanam di ladang antara lain tanamantanaman palawija, padi huma, umbi-umbian, dan lainnya.

Perladangan kurang baik bagi kelestarian hutan, bila berlangsung secara terus-menerus dapat membuat hutan menjadi gundul sehingga tanah mudah terkena erosi. Sistem pertanian ladang atau petani nomaden banyak dijumpai di daerah-daerah yang masih mempunyai kawasan hutan yang luas seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

2. Perkebunan
Pernahkah kamu mengunjungi atau melihat perkebunan the atau kelapa sawit? Bagaimana luas perkebunan itu menurutmu? Tanaman yang ditanam pada perkebunan tidak terbatas pada tanaman pangan utama, namun juga berbagai jenis tanaman pangan tambahan semacam buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa jenis tanaman yang diperlukan dalam industri juga biasanya ditanam di perkebunan, misalnya kapas, kelapa sawit, tembakau, dan sebagainya.

Perkebunan dapat dijalankan pada lahan yang sempit seperti pekarangan rumah maupun luas yang memerlukan modal besar.

3. Peternakan
Usaha pembudidayaan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk dikonsumsi, maupun untuk tujuan lainnya dinamakan peternakan. Faktor-faktor yang mendorong usaha peternakan di Indonesia antara lain sebagai berikut.

a. Mempunyai padang rumput yang luas.

b. Iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak.

c. Memperluas lapangan kerja di bidang peternakan.

d. Dapat diambil bermacam-macam manfaat, seperti dimanfaatkan tenaganya, daging, kulit, susu, dan kotorannya untuk pupuk pertanian.

Peternakan biasanya merupakan mata pencaharian sampingan dari penduduk yang menjalankan usaha pertanian. Berdasarkan jenis hewan yang diternakkan, peternakan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan unggas.

a. Peternakan Hewan Besar

Peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar, seperti sapi, kuda, dan kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alamiah yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan.

b. Peternakan Hewan Kecil

Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil, seperti babi, kambing, domba, kelinci, dan lainnya. Manfaat beternak hewan-hewan kecil adalah untuk diambil susu, daging, dan kulitnya.

c. Peternakan Hewan Unggas

Ayam, bebek, angsa, itik, dan puyuh merupakan beberapa contoh hewan unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaat beternak hewan-hewan unggas adalah untuk diambil daging, telur, bulu, atau sebagai penghibur untuk dinikmati suara atau keindahannya.

4. Perikanan

Negara kita kaya akan potensi perikanan. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor perikanan.

Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Perikanan Darat

Perikanan darat merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, keramba, kolam, empang, dan lainnya. Perikanan darat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1) Perikanan air payau, dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng.

2) Perikanan air tawar, meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami.

b. Perikanan Laut

Usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. Penangkapan hewan-hewan laut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pesisir. Nelayan biasanya menangkap hewan-hewan laut di kawasan laut-laut dangkal atau zona neritik. Secara tradisional, para nelayan biasanya menggunakan perahuperahu kecil. Penangkapan besar-besaran biasanya menggunakan perahu motor yang besar. Jenis peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan sangat beragam, misalnya pancing, jala, jaring, sero, dan lainnya. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar, karena hampir 60% wilayah Indonesia merupakan perairan laut. Jenis ikan yang dihasilkan antara lain tongkol, cucut, biawak, dan tuna.

Pusat perikanan laut di Indonesia adalah:

1) Bagan Siapi-api (Riau) merupakan pelabuhan ikan terbesar di Indonesia.

2) Cilacap dan Tegal (Jawa Tengah)

3) Muncar (Banyuwangi, Jawa Timur)

4) Airtembaga (Sulawesi Utara).

Hasil penangkapan ikan, baik perikanan darat atau laut perlu diawetkan agar dapat bertahan lama. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain pendinginan, penggaraman, pemindangan, pengasapan, dan pengalengan.

5. Kehutanan
Lebih dari 50% kawasan darat di Indonesia adalah hutan. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi beragam jenis pohon. Di kawasan hutan, biasanya tinggal berbagai jenis binatang yang menggantungkan kehidupannya pada hasil-hasil hutan. Sebagai negara yang berada di lintang khatulistiwa, Indonesia memiliki banyak hutan karena curah hujan yang tinggi.

Hutan di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut.

a. Berdasarkan Asalnya atau Terjadinya Hutan

1) Hutan alami, yaitu hutan yang tumbuh secara almiah. Contoh: hutan rimba.

2) Hutan buatan, yaitu hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk diambil hasil kayunya untuk industri. Contoh: hutan karet dan hutan jati.

b. Berdasarkan Jenis Tanamannya

1) Hutan homogen, yaitu hutan yang hanya terdiri atas satu jenis tanaman saja. Contoh: hutan jati dan hutan pinus.

2) Hutan heterogen, yaitu hutan yang terdiri atas bermacammacam jenis tanaman, biasanya merupakan hutan alami.

c. Berdasarkan Fungsi atau Manfaatnya

1) Hutan produksi, yaitu hutan yang ditanam untuk dimanfaatkan kayunya, getahnya, dan sebagainya. Contoh hutan jati, hutan pinus, dan hutan karet.

2) Hutan lindung, yaitu hutan yang difungsikan untuk melindungi tanah dari erosi dan untuk konservasi hutan. Hutan ini banyak dijumpai di pegunungan atau lerenglereng bukit.

3) Hutan suaka, yaitu hutan yang difungsikan untuk melindungi jenis tumbuhan (cagar alam) dan jenis hewan tertentu (suaka margasatwa). Contoh: Kebun Raya Bogor dan Ujung Kulon (badak bercula satu).

4) Hutan wisata, yaitu hutan yang difungsikan untuk wisata dan rekreasi.

Secara umum fungsi dan manfaat hutan dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu sebagai berikut.

a. Fungsi hidrologis yaitu dapat menyimpan cadangan air.

b. Fungsi ekonomis yaitu dapat diambil hasilnya untuk kegiatan produksi sehingga mendatangkan devisa bagi negara.

c. Fungsi klimatologis yaitu dapat mengatur cuaca atau iklim dan menyegarkan udara.

d. Fungsi orologis yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Oleh karena begitu pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan, maka kelestariannya perlu dijaga dari kerusakan, baik dari kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar (ilegal logging).

6. Pertambangan
Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Kegiatan pertambangan tidak terbatas pada upaya penggalian dan pengambilan saja, namun juga meliputi upaya-upaya pengolahan sumber daya tersebut untuk dijadikan barang setengah jadi sebagai bahan dasar industri.

Secara garis besar barang tambang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut.

a. Berdasarkan manfaat atau kegunaannya, barang tambang dapat dibedakan ke dalam tiga golongan.

1) Golongan A, yaitu barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. Contohnya minyak bumi, batubara, gas alam, bijih besi, tembaga, dan nikel.

2) Golongan B, yaitu barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak atau penting untuk hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, belerang, fosfat, dan mangan.

3) Golongan C, yaitu barang tambang yang secara langsung digunakan untuk bahan keperluan industri. Contohnya batu gamping, kaolin, marmer, gips, dan batu apung.

b. Berdasarkan bentuknya, barang tambang dikelompokkan sebagai berikut.

1) Barang tambang berbentuk energi, yaitu barang tambang yang dapat menghasilkan tenaga atau energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi, batubara, gas alam, dan uranium.

2) Barang tambang berbentuk mineral logam. Contohnya timah, tembaga, bijih besi, emas, perak, dan nikel.

3) Barang tambang berbentuk mineral bukan logam. Contohnya intan, belerang, gamping, marmer, pasir kwarsa, dan fosfat.

Selain dari pengelompokan di atas, barang tambang dapat dikelompokkan berdasarkan bahan asal pembentukannya yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Mineral organik yaitu mineral yang berasal dari sisa makhluk hidup misalnya gas alam, minyak bumi, dan batubara. Mineral anorganik yaitu mineral yang berasal dari sisa-sisa bahan anorganik misalnya kaolin,

batu, pasir kwarsa, yodium. Adapun mineral logam bukan berasal dari organik ataupun anorganik.

Untuk mendapatkan barang tambang yang masih terdapat di alam perlu dilakukan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah eksplorasi yaitu melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pada suatu daerah yang diperkirakan mengandung barang tambang tertentu. Tahap selanjutnya adalah eksploitasi yaitu tahap pengambilan atau penambangan barang tambang di dalam bumi. Wilayah Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Namun begitu, belum semua potensi yang dimiliki telah dipergunakan secara maksimal.

7. Perindustrian
Perindustrian merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Bidang perindustrian merupakan bidang pencaharian yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus mendorong bidang perindustrian agar lebih maju, sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja. Berdasarkan besaran proses produksinya, industri dapat digolongkan menjadi industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

a. Industri Kecil

Industri kecil merupakan kegiatan industri dalam skala terbatas. Jenis industri ini biasanya berbasis pada rumah tangga. Jumlah tenaga kerjanya pun terbatas dan teknologi yang digunakan dalam industri ini tidak terlalu kompleks. Contohnya antara lain rumah batik, pembuatan makanan ringan, pembuatan anyam-anyaman, dan sebagainya.

b. Industri Menengah

Industri menengah merupakan kegiatan industri yang tidak berbasis pada rumah tangga. Jumlah tenaga kerjanya lebih banyak dari industri kecil dan teknologi yang digunakan dalam industri ini sudah mulai melibatkan mesin-mesin dalam jumlah terbatas. Contohnya antara lain industri percetakan, konfeksi, dan penggergajian kayu.

c. Industri Besar

Industri besar kegiatannya dalam skala besar. Jenis industri ini memerlukan modal besar, dengan jumlah tenaga kerja sangat banyak, dan teknologi yang digunakan sangat kompleks yaitu melibatkan mesin-mesin berukuran besar dalam jumlah banyak. Contohindustri besar adalah pembuatan mobil, pesawat terbang, dan pengolahan besi.

8. Pariwisata
Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan dengan tujuan rekreasi. Mata pencaharian di sektor pariwisata beragam jenisnya, antara lain berupa penjualan jasa sebagai pemandu (guide), penyedia penginapan (akomodasi), hingga agen perjalanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kawasan dan potensi pariwisata. Keindahan alam Indonesia sangat terkenal hingga ke berbagai negara. Namun, masih sedikit penduduk Indonesia yang bekerja di bidang pariwisata.

9. Transportasi dan Jasa

Jasa merupakan usaha manusia untuk membantu manusia lainnya dalam mencapai atau melaksanakan sesuatu. Sementara itu, transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pencaharian penduduk dalam bidang ini pun sangat beragam. Bidang jasa dan transportasi terutama menjadi pilihan pencaharian masyarakat perkotaan. Beberapa contohnya antara lain adalah pekerjaan sebagai penerjemah, penyewaan barang, pengemudi, pilot, masinis, dan sebagainya.

10.Perdagangan
Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen pada konsumen. Perdagangan diperlukan karena adanya perbedaan jumlah barang atau komoditi tertentu antara suatu kawasan dengan kawasan lain. Berdasarkan besaran dan jenis barang, perdagangan dapat dikelompokkan menjadi perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan perdagangan besar. Perdagangan kecil, kegiatannya berupa penyaluran barang langsung kepada pembeli (eceran). Perdagangan menengah kegiatannya berupa penyaluran barang dari pedagang besar pada pedagang kecil sehingga tidak melibatkan konsumen. Perdagangan besar kegiatan melibatkan produsen barang atau pemilik barang dalam jumlah besar dengan para pedagang menengah.

 
KESIMPULAN :
  1.                         Mata Pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris)
  2. Kontribusi sektor pertanian terhadap GDP secara absolut masih dominan, namunjika dibandingkan dengan sektor-sektor diluar pertanian menampakan adanya penurunan dalam prosentase,
  3. yang harus diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain, sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri.
Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah :
  • Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya bidang pertanian,
  • Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya pasar lokal saja,
  • Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis,
  • Menunjang kegiatan transmigrasi.

PEMBANGUNAN EKONOMI

 

 PEMBANGUNAN EKONOMI
 
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional [1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
  • Pembangunan sebagai suatu proses
Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.
  • Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
  • Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang
Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
 
Beberapa strategi yang akan dijelaskan disini , yaitu :
1. Strategi Usaha Minimum Kritis
Negara-negara berkembang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah dengan melakukan upaya minimum kritis (critical minimum effort) tetentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat dimana pembangunan yang berkesinambungan (sustainable) akan terjadi. Leibensetin mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju, dimana dapat diharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi dimana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
 
Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada hambatan dan rangsangan. Hambatan berdampak menurunkan pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya, sementara rangsangan cenderung akan meningkatkan pendapatan per kapita.
 
Pertumbuhan penduduk merupakan fungsi dari pendapatan per kapita
Pada tingkat keseimbangan susbsisten, laju pendapatan, kesuburan dan kematian “sesuai” dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk, jika pendapatan perkapita naik di atas posisi keseimbangan tersebiut maka tingkat kematian akan turun, tetapi tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan, akibatnya laju pertumbuhan penduduk naik. Jadi kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan pertumbuhan penduduk tetapi kecenderungan ini hanya sampai titik tertentu. Melampaui titik tersebut kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburun dan ketika pembangunan sudah mencapai tahap maju maka laju pertumbuhan penduduk itu menurun.
 

2. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bias diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan berbagai sektor. misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, antara sektor produktif dan sektor prasarana. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran.
 
3. Strategi Pembangunan Tidak Seimbang
Dikemukakan oleh Hirschman dan Paul Streeten. Pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara berkembang. Pola pembangunan tak seimbang ini, menurut Hirchman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
a. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
b. Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia
c. Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembagunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
 
 
Setelah Anda simak secara baik pengertian dari pembangunan ekonomi, kemudian akan diarahkan kepada siapa pembangunan ekonomi tersebut?. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan baik ekonomi maupun non ekonomi yang jelas berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, maka harus difokuskan pada hal-hal berikut :
  1. Meningkatkan ketersedian barang dan jasa serta memperkuat distribusi barang-barang kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan.
  2. Meningkatkan taraf hidup, selain meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan kerja, serta pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang secara keseluruhan akan memperbaiki kesejahteraan material dan menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa.
  3. Memperluas jangkauan pemulihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu.
Untuk mencapai tujuan atau sasaran pembangunan tersebut, strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan pada hal-hal berikut  :
  1. Meningkatkan output nyata atau produktivitas yang tinggi.Output yang tinggi berarti persediaan dan pembagian bahan kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, dan kesehatan akan terjamin.
  2. Tingkat pengangguran tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah.
  3. Pengangguran dan pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan.
  4. Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

http://blog2.tp.ac.id/ririnrismawati/2013/01/02/sasaran-dan-strategi-pembangunan/

Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

 
Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia
 
Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi, sampai kondisi perekonomian Indonesia yang tidak juga membaik. Seperti masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah.
 
Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Pemerintahan pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.
 
1. Masa Orde Lama (1945-1966)
    Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian cabinet.
Pemerintahan pada masa orde lama dibagi menjadi tiga yaitu :
 
Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)
   Keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan sangat buruk, yang disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, Adanya blockade ekonomi oleh Belanda, Kas Negara kosong, dan Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
 
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Permasalah ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya.
 
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
   Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah), yang diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
 
2.Masa Orde Baru
   Pemerintah peralihan menetapkan langkah perioritas kebijakan ekonomi guna menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa ini, yakni :  a. Memerangi inflasi, b. Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras, c. Merehabilitasi prasarana perekonomian, d. Meningkatkan ekspor, e. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja, f. Mengundang kembali investor asing.
 
3.Masa Reformasi (1998-sekarang)
   Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998, saat ribuan mahasiswa berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Perekonomian Indonesia sejak pemerintahan masa orde lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak, seperti :
  • Kemiskinan
  • Pengangguran tingkat tinggi
  • Maraknya para koruptor
  • Masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya
  • Nilai rupiah masih sekitar Rp 9.000-Rp 10.000
  • Masih memiliki hutang ke luar negeri
 
KESIMPULAN :
 
telah banyak sistem ekonomi yang telah digunakan oleh pemerintah terdahulu dan banyak juga kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi pada masa itu. Tidak sedikit juga kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan awal. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor termasuk pengaruh pemerintah Belanda di awal kemerdekaan yang ingin menggoyahkan perekonomian di Indonesia. Namun banyak juga kebijakan-kebijakan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuannya seperti pada masa Demokrasi Liberal yaitu kebijakan sanering (gunting Syafruddin). Kebijakan tersebut dapat menanggulangi masalah defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Selain itu pemerintah juga dapat mengendalikan inflasi dan ekspor juga meningkat dengan kebijakan tersebut.

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

 

 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

 

BAB I
PENDAHULUAN
 
Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.
 
Begitu banyak pendapat yang memberikan pengertian sistem dan sistem ekonomi. Namun disini hanya akan disampaikan beberapa pengertian, seperti :
  • Winardi mengemukakan :
Sistem adalah kumpulan elemen-elemen antara mana terdapat hubungan-hubungan, elemen-elemen mana ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu.
  • Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) memberikan definisi :
Sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu.
 
Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah suatu kesatuan (totalitas terpadu) yang terdiri dari sub-sub bagian di mana sub-sub bagian tersebut saling berhubungan, terkait, mempengaruhi dan saling tergantung. Jika ada satu sub bagian yang rusak, atau cacat, atau hilang, maka akan mempengaruhi bagian secara keseluruhan.
Contoh : tubuh manusia, jika salah satu bagian katakan jempol kaki terantuk batu, maka yang sakit bukan hanya jempol kaki saja, tetapi seluruh tubuh akan merasakan sakit, meriang, bahkan mulutpun akan mengaduh kesakitan.
Sedangkan pengertian sistem ekonomi juga banyak disampaikan oleh para pakar, namun disini hanya disampaikan beberapa pengertian dari sistem ekonomi.
Winardi mengatakan bahwa, sistem ekonomi ialah suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang ditujukan kearah pemecahan problem-problem atau masalah-masalah produksi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.
Theodore Morgan juga mengungkapkan, sistem ekonomi adalah bagian dari suatu konstelasi (kumpulan) lembaga-lembaga ekonomi, sosial, politik dan ide-ide.
Jadi, sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya
 
Setiap sistem ekonomi dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kekuatan-kekuatan seperti :
  1. Sumber-sumber sejarah, budaya, cita-cita bangsa, keinginan-keinginan dan sikap dari masyarakatnya
  2. Sumber daya alam yang melingkupinya, termasuk posisi demografis
  3. Filsafat yang dimiliki dan melekat pada kehidupan masyarakatnya
  4. Teori-teori yang dilakukan oleh masyarakat pada jaman dahulu hingga sekarang, mengenai cita-cita serta tujuan-tujuan atau sarasan-sasaran yang diinginkan.
  5. Sistem coba-coba (trial and error) yang dilakukan masyarakat atau penduduk pada jaman itu dalam rangka mencari sumber-sumber produksi atau alat-alat ekonomi
 
Sistem Ekonomi terdiri elemen-elemen, seperti :
  1. Lembaga-lembaga ekonomi
  2. Sumber daya ekonomi
  3. Faktor-faktor produksi
  4. Iklim atau lingkungan ekonomi
  5. Organisasi dan manajemen
 
Banyak faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu bangsa, diantaranya :
  1. Falsafah dan ideologi suatu masyarakat
  2. Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki
  3. Nilai-nilai moral dan adat kebiasaan
  4. Karakteristik demografi
  5. Nilai estetik, norma-norma serta kebudayaan
  6. Sistem hukum nasional
  7. Sistem politik
  8. Sub-sub sistem sosial termasuk pengalaman sejarah masa lalu serta eksperimen dalam mewujudkan tujuan ekonomi.
 
Perbedaan antar sistem ekonomi satu dengan sistem ekonomi yang lain, dapat dilihat dari beberapa ciri berikut :
  1. Kebebasan konsumen dalam memilih dan menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan
  2. Kebebasan masyarakat dalam menentukan lapangan pekerjaan
  3. Pengaturan pemilihan alat-alat produksi
  4. Pemilihan usaha
  5. Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
  6. Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
  7. Penentuan pertumbuhan ekonomi
  8. Pengendalian stabilitas ekonomi
  9. Pelaksanaan kesejahteraan warga masyarakatnya.
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
 
            Sistem ekonomi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang mengatur cara-cara memecahkan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok masyarakat tergantung pada paham atau ideologi yang dianut suatu negara. Ada negara yang menganut paham liberal (liberalisme), sosialis (sosialisme), komunis (komunisme), atau campuran dari paham liberal dan sosialis.
 
2.1 Berbagai Sistem Perekonomian
  1. Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang sangat luas bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang disukai sesuai bakat dan kemampuan masing-masing. Sistem ekonomi liberal didasarkan atas ajaran Adam Smith (1729-1790), disebut juga dengan sistem ekonomi pasar karena sebagian besar aktivitas ekonomi dalam masyarakat yang menggunakan sistem ini dilaksanakan atau diatur oleh pasar. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar sangat kecil. Keterlibatan pemerintah hanya terjadi dalam hal-hal yang tidak diminati oleh pihak swasta. Misalnya, membuat jalan atau jembatan, dan memelihara keamanan dan ketertiban
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal :
§  Hak-hak pribadi diakui secara luas
§  Sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi dikuasi swasta
§  Campur tangan pemerintah sangat kecil
§  Kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar
§  Persaingan bebas
 
Beberapa negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Swiss, dan Belgia.
 
  1. Sistem Ekonomi Komando
Sistem ini didasarkan atas ajaran Karl Max. Dalam sistem ekonomi ini hampir smeua kegiatan ekonomi diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah/ sistem ekonomi komandi disebut juga sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komunis.
Ciri-ciri sistem ekonomi komando:
§  Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi. Pemilikan bersama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama bukan berorientasi terhadap keuntungan pribadi
§  Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Negara akan mengatur semua produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya barang dan jasa yang bernilai ekonomi saja karena seluruh kegiatan ekonomi tidak diarahkan untuk menimbun kekayaan individu tetapi kesejahteraan bersama.
§  Perencanaan ekonomi. Negara melakukan perencanaan yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam sistem ini mekanisme pasar tidak lagi berlaku karena negara yang menentukan semua harga.
 
Berdasarkan prinsip=prinsip tersebut, sisitem ini melindungi semua pihak, terutama kelompok marjinal yang tidak memiliki faktor produksi. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang setara. Namun, secara umum sisitem ini dapat menghambat ekspresi dan mengurangi semangat orang untuk bekerja dan berprestasi, yang pada akhirnya makin menurunkan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Negara dan perencanaan ekonomi yang sentralistik tidak dapat menjamin bahwa produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat karena pada tingkatan tertentu negara tidak memiliki kemampuan produksi dan distribusi sebesar kebutuhan masyarakat.
Beberapa negara yang menganut sistem ini adalah Kuba, Cina, Vietnam, Polandia, Bulgaria, dan Rumania.
 
  1. Sistem Ekonomi Campuran
Dalam kenyataan kehidupan ekonomi sehari-hari, sesungguhnya tidak ada negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal atau komando sepenuhnya. Sistem ekonomi yang lebih banyak dipraktikan adalah bentuk sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi liberal dan komando. Sistem ini bertujuan untuk menghindari kelemahan yang ada pada sistem ekonomi liberal dan komando.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :
§  Sebagian kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh pihak swasta
§  Sebagian lagi, terutama bidang-bidang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah. Misalnya, transportasi, telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, air dan listrik.
§  Pihak swasta bebas melakukan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan kepenyingan umum.
§  Pemerintah mendorong inisiatif atau prakarsa swasta agar perekonomian secara kesuluruhan dapat berjalan lancar.
 
2.2 Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
            Sistem Perekonimian Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh Sistem ekonomi Kolonial Belanda yang selama 350 tahun berkuasa atas ekonomi Indonesia. Pada awal kedatangannya di Indonesia, kolonial tidak datang sebagai penjajah fisik namun penjajah ekonomi. Dengan organisasi perdagangannya bernama VOC, mereka memonopoli pasar remah-rempah yang pada masa itu merupakan komoditi andalan nusantara. Mereka menggunakan kekerasan senjata untuk menguasai rempah-rempah.
            Ketika tahun 1799 VOC bangkrut dan bubar, pemerintah Belanda melaksanakan sisten tanam paksa untuk menutup defisit anggaran akibat oerang melawan berbagai perlawanan di Nusantara. Saat mulai berkembang sistem Liberalisme di Eropa, kebijakan tanam paksa menuai kritik, sehingga pemerintah Belanda mengubahnya menjadi Sistem Ekonomi Kapitalis-Liberal.
            Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin bangsa berusaha merumuskan kembali Sistem Ekonomi Indonesia yang dianggap ideal dengan kondisi bangsa. Muhammad hatta mengemukakan sebuah knsep tenteang sistem Perekonomian Indonesia, yaitu Sistem Ekonomi Kerakyatan, semua aktivitas ekonomi harus disatukan dalam organisasi koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Hanya dalam asas kekeluargaan dapat diwujudkanprinsip demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, sedangkan  pengelolaannya dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat sendiri. Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan inilah yang dituangkan dalam UUD 1945 sebagai dasar sistem perekonomian nasional.
            Beberapa waktu setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami masa-masa sulit hingga terjadi perpecahan pemimpin nasional yang ditandai dengan turunnya Muhammad Hatta dan digantikan oleh Soekarno yang memegang kekuasaan sangat besar, sehingga Sistem Ekonomi Etatisme berjalan di Indonesia.
            Setelah rejim Orde Lama ditumbangkan pada peristiwa berdarah 1966, rejim Orde Baru muncul dengan membawa sistem ekonomi yang baru yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar sistem ekonomi yang termuat dalam UUD 1945.  Sistem ekonominya bersandar pada ‘trilogi pembangunan’, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan. Meskipun pemerintah selalu mengklaim dirinya tidak menerapkan Sistem Ekonomi Kapitalis, tetapi pada praktiknya Indonesia telah melakukan berbagai liberalisasi ekonomi yang semakin memarjinalisasi peranan ekonomi rakyat.
            Berdasarkan pasal 33 dalam UUD 1945, tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah koperasi. Konsep sistem ekonomi yang berdasarkan pasal tersebut menempatkan negara pada pelindung dan pembangunan perekonomian yang dikuasai dan mampu dikendalikan oleh rakyat.
 
2.3 Sistem Perekonomian Indonesia
            Dasar negara menyatakn bahwa sistem ekonomi yang dikonsepkan adalah Ekonomi Kerakyatan (ekonomi yang dikuasi oleh rakyat), tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan Sistem Ekonomi Kapitalis, sehingga saat ini yang terjadi adalah dualisme ekonomi.
            Dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke yang menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat, yang  hidup dan berdampingan. Keadaan pertama bersifat ‘superior’ sedangkan yang lainnya bersifat ‘inferior’. Dualisme ekonomi di Indonesia tidak hanya mewujud sebagai akibat perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan tampak sebagai perbedaan konsep nilai (falsafah), ideologi, dan sos-bud, yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi.
            Di pedalaman desa dan sebagian masyarakat di kota masih menganut kolektivisme yang memunculkan sistem ekonomi baru yang tidak selalu sejalan dengan sistem ekonomi yang dominan. Ada sistem arisan, ‘sambatan’ (kerja bakti), ‘nyumbang’, dan pertukaran lokal, yang masih berkembang meskipun sistem-sistem produksi dan keuangan modern makin berkembang pesat. Perkembangan sektor ekonomi formal di pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja, yang akhirnya berusaha di sektor informal.
Dalam sistem (pelaku) ekonomi superior (dominan) cenderung mensubordinasi sistem (pelau) ekonomi inferior karena kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai pelaku ekonomi di sektor modern.
 
  • Sistem Ekonomi Kapitalis-Neo Liberal
Muncul sejak abad ke-17, seringkali ditandai dengan adanya globalisasi. Terminologi yang berkaitan dengan globalisasi ini, seperti negara tanpa batas, liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, integrasi ekonomi dunia yang diyakini akan membawa dunia pada kemajuan ekonomi, hilangnya kemiskinan, serta mengecilnya kesenjangan antarnegara.
Indonesia sesungguhnya turut terjerat dalam Sistem Ekonomi Kapitalis- Neo Liberal ini melalui kerangka peminjaman utang luar negeri untuk membiayai pembangunan, Indonesia terjebak dalam siklus pembayaran utang yang tiada habisnya. Di lain pihak, dengan dalih bergabung dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) untuk mendatangkan keuntungan dari perdagangan dunia, Indonesia justru diebani dengan berbagai peraturan yang justru merugikan kepentingan nasional.
 
  • Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi yang terkait dengan ideologi, sistem nilai dan sosial-budaya yang khas Indonesia, berpijak pada kombinasi antara gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik yang dirumuskan dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal ekonomi.
Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik, kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
  • Sistem Ekonomi Kerakyatan
Istilah ekonomi ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap perekonimian nasional yang bias kepada unit-unit besar. Oleh karena itu ekonomi rakyat lebih merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyatnya yang tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsistem (tradisional) dengan modal dan tenaga kerja keluarga serta teknologi sederhana.
 
2.4 Pelaku Sistem Perekonomian Indonesia
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan usaha milik negara sebab modalnya adalah milik pemerintah yang berasal dari penerimaan negara yang disisihkan. Peran BUMN dalam pembangunan antara lain :
1.      Melayani kepentingan masyarakat
2.    Memacu pertumbuhan ekonomi
3.    Membuka lapangan kerja
4.    Menghasilkan devisa negara
5.    Mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha
 
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan. Tujuan didirikannya BUMD adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber pendapatan daerah.
 
  • Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan usaha yang modalnya merupakan milik swasta, baik perseorangan maupun milik bersama. Pihak pemilik memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengelola usahanya karena modalnya merupakan milik sendiri. Biasanya didirikan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi.
 
  • Koperasi
Badan usaha yang modalnya merupakan milik bersama yang dikelola secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan anggota pada khususnya dab kesejahteraan rakyat pada umumnya.
 
 
 
 
 
 
 
BAB III
KESIMPULAN
 
            Sistem ekonomi adalah sebuah cara negara mengatur jenis produk yang dihasilkan, menghasilkan barang itu dan bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepas dari ideologi yang diyakini oleh suatu negara. Seperti sistem ekonomi liberal, komando, dan campuran.
            Bangsa Indonesia mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kulitas hidup, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat. Sistem kerakyatan yang dibangun adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha, maupun tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama, dan jenis kelamin mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA